10 Contoh Soal PKN : Materi HAM dan Keuangan Negara

Berikut ini saya berikan 10 contoh soal tentang Hak Asasi Manusia dan Keuangan Negara beserta jawabannya.. Pergunakanlah dengan baik, jangan untuk mencontek.

1. Jelaskan apa yang terjadi apabila proses penegakan HAM, Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan !

Jawab:

Apabila pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan maka dalam proses penegakan hak asasi manusia tidak akan berjalan dengan lancar bahkan tidak akan ada penegakan HAM karena tidak ada dasar atau landasannya.

2. Jelaskan pengertian pelanggaran HAM berdasar pasal 1 angka 6 UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM !

Jawab:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

3. Jelaskan pengertian kejahatan Genosida !

Jawab:

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

Membunuh anggota kelompok;
Mngakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

4. Berdasarkan sifatnya pelanggaran ham dibedakan menjadi berapa? Jelaskan !

Jawab:

Berdasarkan sifatnya pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusi aseperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya.

b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang di sengaja dan sebagainya.

5. Sebutkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yang ada di sekitar kediaman kalian !

Jawab:

Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi YPKK 3 Kalasan, Sleman

Penganiayaan pemilik rumah makan & karyawannya di Jalan Solo Km.15 Keniten Proliman Kalasan

6. Jelaskan pengertian keuangan Negara menurt UU nomor 17 tahun 2003 !

Jawab:

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

7. Jelaskan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia !

Jawab:

A.Urusan Pemerintahan Pusat

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat meliputi:

1).politik luar negeri;

2).pertahanan;

3).keamanan;

4).yustisi;

5).Moneter dan fiskal nasional;

6).Agama

B. Urusan Pemerintah Daerah

urusan pemerintah daerah dibagi menjadi 2 yaitu: urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara, antara lain:

1. Perlindungan hak konstitusional

2. Perlindungan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat

3. Pemenuhan perjanjian dan konversi internasional

Urusan wajib ini antara lain meliputi:

1. Perencanaan dan penndalian pembangunan

2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengwasan tata ruang

3. Penylenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum

5. Penanganan bidang kesehatan

6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial

7. Penanggulangan masalah social

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

10. Pengendalian lingkungan hidup

11. Pelayanan pertanahan

12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

13. Pelyanan administrasi umum

14. Pelayanan administrasi penanaman modal

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

8. Siapakah yang menjadi objek pemeriksaan BPK dan apa saja yang diperiksa BPK ?

Jawab:

APBN, APBD, BUMN, BUMD, yayasan, dana pensiun, perusahaan yang terkait dengan kedinasan, serta bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta

objek pemeriksaan BPK untuk pemerintah pusat ialah meliputi; laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), neraca, laporan arus kas (LAK), catatan atas laporan keuangan (CaLK), serta laporan keuangan perusahaan negara. Sedangkan objek pemeriksaan BPK untuk pemerintah daerah meliputi; laporan realisasi APBD, neraca, LAK dan CaLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Terdapat tiga jenis pemeriksaan BPK-RI sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 4, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

9. Jelaskan kewenangan BI selaku pemegang kekuasaan moneter !

Jawab:

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

10. Sebutkan dan jelaskan 4 sumber keuangan Negara !

Jawab:

a.Pajak

Pajak merupakan salah satu pos penerimaan negara yang utama. Pajak merupakan hak pungutan resmi pemerintah berdasarkan undang-undang. Pajak itu dikenakan kepada wajib pajak, yaitu individu, kelompok, maupun suatu badan usaha yag wajib membayar pajak kepada pemerintah. Pajak berperan sangat penting karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dapat menjamin kelangsungan pembangunan sosial. Wajib pajak yang telah ikut serta dalam membayar pajak berarti mereka telah membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional.

b.Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pembayar retribusi ini merupakan pihak yang telah menerima manfaat atas fasilitas pemerintah, seperti retribusi pasar, retribusi parkir, dan jenis retribusi lainnya. Pajak dan retribusi berbeda dalam hal penerimaan manfaat. Jika dalam retribusi, pembayar retribusi dapat merasakan manfaat secara langsung, namun pembayar pajak tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan tidak semua orang dapat menikmati hasil pemanfaatan pajak secara merata.

c.Keuntungan BUMN

BUMN adalah perusahaan negara yang mengelola sumber daya yang strategis dan menguasai hajat hidup banyak orang. Sebagai perusahaan negara, BUMN memiliki kewajiban utama dalam melayani kepentingan umum dan kadangkala BUMN pun dapat memperoleh laba dari hasil kegiatannya. Laba tersebut merupakan salah satu penerimaan negara karena BUMN adalah milik negara. Apabila suatu BUMN mampu bekerja secara efektif dan efisien, maka BUMN dapat memperoleh laba yang besar sehingga secara otomatis meningkatkan penerimaan negara pula.

e.Penjualan Kekayaan Negara

Suatu negara memiliki sumber daya yang menjadi kekayaan negara. Kekayaan tiap negara tidaklah sama, sehingga Anda pernha mendengar bahwa adanya negara yang kelebihan atau kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, kekayaan negara berupa barang tambang, hasil hutan, hasil pertanian, dsb. dapat dijual ke negara lain untuk memperoleh tambahan penerimaan negara. BUMN umumnya adalah pihak yang melakukan penjualan kekayaan negara.